Sudah lama masyarakat desa dijadikan kekuatan eksternal partai politik, termasuk Golkar. Bahkan sejak Orde Baru, partai-partai telah mengem­bangkan sayap politiknya dengan membentuk semacam komisariat di tingkat desa. Namun selama itu pula sejarah desa tak pernah berubah. Desa kemudian hanya dijadikan ajang eksploitasi dan marjinalisasi.

Belum hilang ingatan kita pada kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kasus mafia pajak jilid II muncul lagi ke permukaan. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kini bekerja di Dinas Pajak DKI, Dhana Widyatmika (DW) memiliki harta tak tanggung-tanggung yang diperkirakan berjumlah 60 miliar plus aset perusahaan, rumah mewah dan mobil-mobil mewah. DW diduga mencoba melakukan upaya pengelabuan, dengan memiliki berbagai macam usaha seakan-akan harta kekayaannya hasil jerih payah bisnis, padahal hasil penggelapan pajak yang selama ini ia lakukan.

Dalam setiap acara  seremonial yang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kenegaraan, ataupun di lem­baga/instansi lain, kerap kali kita menyaksikan pidato atau sambutan para petinggi di lem­baga-lembaga tersebut. Ada yang memberikan sambutan sambil membaca naskah yang telah dipersiapkan (baca; dibuatkan) sebelumnya, ada pula yang berpidato tanpa naskah. Namun, yang menjadi titik kesamaan dalam setiap pidato para petinggi atau pejabat tersebut adalah bahwa selalu ada yang ditepuktangani oleh para tamu atau peserta acara-acara seremonial itu, terutama pada saat sang petinggi melontarkan sesuatu yang prestisius bagi dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.


Lautan yang luas, barisan gunung tinggi, curam-nya jurang dan bentangan daratan luas yang membuat kita berbeda kebudayaan antara satu dengan lainnya, tetapi nama Indonesia menyatukan kita.
Perjuangan untuk In­­donesia itu pulalah, pe­muda dari berbeda ke­­bu­dayaan berkumpul me­ng­ik­rar­kan sumpah pemuda 28 oktober 1928. Semuanya de­mi Indonesia. Nalar ilmiah yang menyadarkan kita bahwa kita berbeda tetapi kita satu yak­ni Indonesia (Bhineka Tung­gal Ika). Mengutip Daoed Joesoef (2011), melalui proses nalar il­­miah pula per­de­batan nama Indonesia lahir. Per­tama kali na­ma Indonesia di­perkenalkan oleh G.W. Earl seorang pakar il­mu bangsa-bangsa (etnolog) berkebangsaan Inggris, 162 tahun yang lalu, tepat sekitar tahun 1850,  dalam sebuah ma­jalah “Jurnal of the Indian Archipelago and Estern Asia”, Earl menggunakan kata “Indu-ne­sian” atau “Malayunesian” bagi penduduk berkulit cokelat yang mendiami kepulauan Nu­santara yang pada saat itu lazim disebut Indian Archipelago atau M­a­layan Archipelago. Namun, Earl lebih suka menggunakan istilah “Malayunesian” di­ban­dingkan “Indunesian”.  


Tentu saja kita masih ingat dengan sosok Gayus Tambunan, seorang pegawai Ditjen Pajak golongan III A, yang kini mendekam di bui akibat perbuatannya memiliki kekayaan hingga puluhan miliar rupiah. Selain Gayus, ada lagi mantan pegawai pajak yang mempunyai rekening sebesar Rp 64 miliar rupiah yaitu Bahasyim Assifie. Sekarang keduanya dihukum Mahkamah Agung 12 tahun penjara.