kumpulanopini

Dalam setiap acara  seremonial yang berlangsung mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kenegaraan, ataupun di lem­baga/instansi lain, kerap kali kita menyaksikan pidato atau sambutan para petinggi di lem­baga-lembaga tersebut. Ada yang memberikan sambutan sambil membaca naskah yang telah dipersiapkan (baca; dibuatkan) sebelumnya, ada pula yang berpidato tanpa naskah. Namun, yang menjadi titik kesamaan dalam setiap pidato para petinggi atau pejabat tersebut adalah bahwa selalu ada yang ditepuktangani oleh para tamu atau peserta acara-acara seremonial itu, terutama pada saat sang petinggi melontarkan sesuatu yang prestisius bagi dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.

Bahkan, adakalanya pula tepuk tangan itu sengaja diawali (di­komandoi) terlebih dahulu  oleh be­berapa gelintir orang yang biasanya adalah panitia atau orang-orang terdekat dari pe­ja­bat yang berpidato, sehingga ke­mudian diikuti oleh seluruh undangan yang hadir. “Plok, plok, plok, plok”, dengan suara yang membahana seolah apa yang dilontarkan petinggi itu betul-betul prestisius dan luar biasa, sehingga benar-benar per­lu untuk ditepuktangani.
Dalam konteks kehidupan be­r­organisasi, kita juga kerap berhubungan dengan urusan seremonial lain yang meng­ha­rus­kan, misalnya, berjabat tangan dengan para atasan kita. Dalam konteks ini, kita bisa me­lihat cara-cara unik berjabat tangan para staf dengan ata­san­nya itu. Ada yang hanya ber­salaman biasa, tetapi ada juga yang bersalaman sebegitu dahsyat sambil berkali-kali men­cium tangan si pejabat, seolah tangan itu adalah jimat.
Hubungan Patron-Klien
Tepuk tangan dan berjabat tangan, tentu merupakan hal lumrah kita lakukan, sebagai bagian dari interaksi sekaligus simbol keakraban dalam hu­bungan sosial ke­mas­ya­rakatan. Na­mun, dalam konteks hu­bungan tertentu, adakalanya tepuk tangan dan jabat tangan itu tidak lepas dari sebuah set­ting, sehingga mengharuskan, bahkan memaksa kita me­la­ku­kannya, meskipun sebetulnya hati kita sendiri tidak meng­hen­dakinya.
Dalam konteks acara-acara se­remonial sebagaimana di­se­butkan di atas, suasana tepuk tangan yang basa-basi itulah yang kerap kita temukan. Kita ‘dipaksa’ bertepuk tangan mulai dari  saat pemanggilan pejabat oleh pembawa acara ke atas mim­bar, saat pejabat meng­ung­­­kapkan sesuatu yang (se­olah) prestisius, hingga turunnya kembali dari atas mimbar. Cara bertepuk tangan pun berbeda-beda. Ada yang bertepuk tangan sekeras-kerasnya, biasa-biasa saja, hingga yang hanya meng­gugurkan kewajiban dengan ber­tepuk tangan meski sama sekali tidak berefek suara sedikit pun. Pokoknya, yang penting tepuk tangan, yang penting asal bapak/ibu senang alias ABS atawa AIS.
Pun dengan jabat tangan. Da­lam situasi tertentu kita biasa di­hadapkan untuk mau tidak mau harus berjabat tangan dengan atasan atau orang yang memiliki strata sosial lebih tinggi dibanding kita. Karena dipaksa keadaan, cara berjabat tangan­nya bisa lain dari biasanya; dari ber­jabat tangan sambil me­nun­­dukkan kepala, hingga men­­cium tangannya, seolah dia adalah Begawan Guru yang harus dimuliakan, yang uca­pan­nya adalah doa, dan ta­ngannya adalah berkah bagi bagi murid-murid yang men­cium­nya.
Diakui ataupun tidak, dua sikap ‘berbasa-basi’ yang sering ki­ta lakukan itu sejujurnya tak lebih dari upaya membuat se­nang sang pejabat, yang karena jabatannya memiliki kuasa atas kita, meskipun isi pidato yang di­sampaikannya biasa-biasa saja, bahkan sama sekali tak ber­kua­litas, atau dia sama sekali tidak punya kapasitas yang mum­puni untuk menduduki jabatan yang disandangnya itu, sehingga sebetulnya tak patut kita bertepuk tangan sebegitu heboh dan berjabat tangan se­begitu dahsyat. Dalam per­spektif so­siologis, hubungan semacam ini bisa kita katakan sebagai hubungan patron klien. Sang pejabat sebagai patron, dan kita (anak buahnya) sebagai klien. Sebagaimana hubungan patron-klien, patron begitu ber­­kuasa atas ‘hidup-mati’ klien, sedangkan klien tak bisa me­lakukan apapun selain me­la­ku­kan sikap penghambaan ter­hadap patron, agar posisinya di lingkaran kekuasaan sang patron tetap aman.
 
Basa-basi Demi Nasi
Karena ada ketergantungan hi­dup begitu rupa klien atas pat­ron, segala cara peng­ham­ba­an harus dilakukan agar pat­ron selalu senang, dan klien men­jadi tenang karena dapur tetap ngebul. Termasuk dengan jalan bertepuk tangan dan jabat tangan basa-basi tadi. Penulis menyebut perilaku demikian sebagai perilaku rente; tepuk tangan rente dan jabat tangan rente (tepuk tangan dan jabat tangan yang memiliki maksud, yakni maksud mengamankan diri). Sebab, apa jadinya bila kita tidak ikut bertepuk tangan di saat orang-orang kebanyakan bertepuk tangan begitu rupa, dan apa jadinya juga bila kita menghindar dari berjabat tangan atau hanya berjabat tangan biasa-biasa saja (tanpa me­nundukkan kepala atau sam­bil mencium tangan). Selain akan dianggap aneh, sikap de­mikian akan dianggap sebagai tin­dakan konfrontatif yang me­nun­jukkan loyalitas rendah ter­hadap atasan atau lembaga, sehingga – dalam bahasa ke­ku­asaan - patut di­per­tim­bang­kan, bahkan patut di­bina(sakan), dari lingkaran kekuasaan sang pat­ron.
Maka, tidaklah heran bila da­lam berbagai kasus sering kita membaca atau mendapati berita tentang adanya pejabat atau karyawan yang di-nonjobkan, bah­kan dikeluarkan, hanya ka­rena mereka tak loyal ter­ha­dap atasan yang disebabkan per­­soalan sepele dan tidak sub­stantif sebagai kor­ban ke­se­rakahan dari ke­kua­saan – mes­ki bukan karena tak ber­­te­­puk tangan atau berjabat tangan. Padahal, mereka se­be­­tulnya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi tentang hubungan kesejajaran dan ke­se­derajatan selaku ma­nu­sia, hu­bungan yang tanpa peng­hambaan atas manusia lain. Jika pun bekerja, bekerja bukan dalam konteks peng­ham­baan atas manusia, me­lain­kan atas dasar kecakapan dan kemampuan, yang se­ha­rus­nya dinilai berdasar prestasi kerja, bukan karena peng­ham­baan.
  
Mentalitas Terjajah
Perilaku kepura-puraan se­sung­guhnya telah berurat dan be­rakar begitu rupa dalam ke­hidupan kita, sebagai bentuk peng­hambaan dan peneguhan  status quo, yang tanpa kita sadari sejatinya telah melunturkan identitas kemanusiaan kita menjadi manusia dengan men­ta­litas terjajah, yang me­makan manusia atas manusia yang lain. Kondisi ini amatlah mem­ba­­hayakan karena kita akan kian terdegradasi pada level ke­­manusiaan yang terendah.
Perilaku atau bekerja yang di­­landasi asal bapak/ibu senang adalah bentuk kepura-puraan yang penuh dengan manipulasi dan tidak berpijak pada realita. Se­bagai contoh, ketika dalam sebuah forum kepala daerah men­canangkan bahwa para siswa harus lulus Ujian Nasional tanpa kecuali, maka kepala Di­nas Pendidikan dan para Ke­pala Sekolah akan ‘dipaksa’ ber­tepuk tangan begitu meriah, lalu setelahnya berjabat tangan sambil menundukkan kepala atau mencium tangan sang ke­pala daerah itu begitu rupa. Kon­sekuensinya tidaklah ber­henti di situ.
Apa yang dikatakan kepala daerah adalah ‘fatwa’ sekaligus ‘titah’ yang tentu saja harus di­laksanakan. Karena itu, tepuk tangan dan jabat tangan tersebut akan berkonsekuensi pada upa­ya agar para siswa lulus UN tanpa kecuali, meskipun se­ju­jurnya ‘fatwa’ dan ‘titah’ itu ti­dak­lah masuk akal. Maka, segala cara pun dihalalkan untuk mem­buat Bapak atau Ibu se­nang, tak peduli harus ber­ten­tangan dengan logika, atau ber­­se­be­rangan dengan nurani. Se­bab, bila tak berhasil di­wu­jud­kan, konsekuensinya adalah non­job, turun jabatan, atau mu­tasi ke tempat yang tak se­patutnya mereka tempati.
 Demikianlah, pada akhirnya se­luruh siswa lulus UN tanpa ke­cuali dan kepala daerah se­nang dibuatnya. Padahal rea­litanya kita tahu bahwa ke­lu­lu­s­an itu tak lebih dari kerja keras dan kerja meras para pe­laku pendidikan yang ma_ni­pu­latif, kerja dengan mentalitas keterjajahan.
Tentu, masih ada begitu ban­yak kasus tentang mentalitas ke­t­erjajahan seperti itu, yang membuat kita pada akhirnya hanya menjadi penghamba-penghamba kekuasaan (ma­nu­sia-manusia rente) demi dapur tetap ngebul, tak peduli tatanan dan nilai-nilai ke­hi­dupan harus hancur karenanya.
Jika sudah demikian, manusia seperti apa sesungguhnya kita ini?

Abdul Malik
 Mantan wartawan, kini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Serang Raya.