kumpulanopini

Sudah lama masyarakat desa dijadikan kekuatan eksternal partai politik, termasuk Golkar. Bahkan sejak Orde Baru, partai-partai telah mengem­bangkan sayap politiknya dengan membentuk semacam komisariat di tingkat desa. Namun selama itu pula sejarah desa tak pernah berubah. Desa kemudian hanya dijadikan ajang eksploitasi dan marjinalisasi.
Kini muncul kesadaran baru di kalangan elite Golkar untuk mengu­bah sikap dan pandangan po­li­t­iknya dengan mengedepankan paradigma “Pembangunan Dari Desa”.  Ketua Umum DPP Golkar, H. Aburizal Bakrie meyakinkan seluruh pengurus Golkar di berbagai tempat dan tingkatan untuk mengedepankan pa­ra­digma membangun Indonesia dari desa melalui program pem­berdayaan rakyat dan pe­ngelolaan aspirasi.
Saya kira Golkar harus merasa “berutang budi” pada masya­rakat desa yang selama berpuluh tahun telah turut membe­sar­kannya hingga menjadikan Partai Beringin ini tumbuh besar dan sempat menjadi peraih suara terbanyak dalam beberapa Pe­milu. Namun ketika hubungan politik itu tidak dipelihara de­ngan baik, dan dampak peme­rintah Orba telah menge­ce­wakan,  maka perlahan-lahan Golkar kian kehilangan ko­mu­nitas pendukung fanatisnya dan hampir terpuruk dalam Pe­milu terakhir.
Tidak sepantasnya Golkar ter­puruk, jika saja memiliki kepedulian dan tindakan nyata terhadap masyarakat desa. Kondisi desa yang saat ini penuh cerita ekploitasi dan marg­ina­lisasi harus menjadi perhatian serius Partai Golkar. Ia kini me­ngubah format politik dengan mengedepankan konsep pem­bangunan desa untuk me­lin­dungi dan membantu masya­rakat melalui pemberdayaan.
Kesadaran baru Golkar mem­perbaiki pendekatan ideologi kulturalnya melalui paradigma pembangunan dari desa itu tidak lain adalah untuk menum­buhkan semangat baru pem­bangunan yang member­da­ya­kan. Pendekatan ini merupakan terjemahan dari amanat Munas VIII tahun 2009 untuk semakin mempertegas dirinya sebagai partai yang berorientasi pada rakyat. Tampaknya Golkar ingin merujuk kembali hubungan baik Golkar dengan desa.
Di hadapan ribuan kepala de­sa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (AP­DESI) belum lama ini, Ketua Umum DPP Golkar,  Aburizal Bakrie mengatakan Partai Gol­kar yang berorientasi karya ke­karyaan memiliki komitmen nyata terhadap pembangunan bangsa. Rakyat desa tidak boleh ditinggalkan, karena konsep membangun Indonesia dari desa harus menjadikan rakyat desa sebagai pelaku pemba­ngunan. Hal itu, menurut Ical – panggilan Aburizal Bakrie – merupakan konsekuensi logis dari tuntutan otonomi daerah dimana partisipasi masyarakat merupakan keniscayaan de­mok­rasi. Melalui partisipasi itu masyarakat akan bersama-sama dengan pemerintah me­lak­sanakan pembangunan dan merawatnya sebagai wujud karya bersama. Dalam hal ini Partai Golkar berusaha mem­per­kuat basis rakyat dan mem­ber­dayakan untuk meningkatkan berbagai kemampuan, me­mi­kirkan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di pedesaan.
Dalam perspektif Ical, mem­ba­ngun Indonesia dari desa memang penting menjadi for­mat dan karakter yang melekat bagi siapa saja yang memimpin bangsa saat ini dan di masa mendatang dengan men­cip­takan sentra pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Ko­n­sep itu ingin menciptakan sentra-sentra kemajuan pen­di­dikan, kesehatan, social bu­daya, kemajuan infrastruktur dan bidang lain di seluruh dae­rah, sehingga daerah tidak lagi tercatat sebagai geo-strategi yang terpinggirkan, baik bidang sosial, budaya, ekonomi mau­pun infrastruktur.
Pemikiran yang mendasari konsep pembangunan dari desa ala Aburizal Bakrie menekankan pentingnya pembangunan wilayah pedesaan. Menurut Ical, “Kita tidak boleh mem­bia­rkan desa-desa dan daerah-daerah terpinggirkan dan mun­dur. Kita harus berfikir obyektif dan berjuang bersama-sama untuk menggerakkan pemba­ngunan Indonesia dari desa”.

Politik Etis
Di zaman Orde Baru berbagai program pembangunan desa digulirkan, termasuk pengen­tasan kemiskinan. Namun semua itu tidak lebih dari sekedar politik etis pemerintah terhadap rakyat yang selama itu hampir dominan mendukung Golkar. Pendekatan yang top down itu bukan hanya tidak lengkap, tetapi sering kali gagal memahami hal ikhwal masya­rakat desa dengan segala prob­lematikanya.  Dalam konteks sosiologis suatu optik ekonomi politik pada dasarnya meru­pa­kan kaca pandang yang bisa digunakan untuk melihat problem masyarakat desa, khu­sus­nya adalah bagaimana ber­bagai kepentingan eksternal bergerak di desa.
Berpuluh tahun dominasi pe­merintah melaksanakan pembangunan yang bersumber dari dana rakyat APBN/APBD. Namun selama itu pula ribuan desa di Indonesia masih sulit berkembang dan kebanyakan warganya belum sejahtera. Esensi pembangunan untuk membuat masyarakat sejahtera, mandiri dan maju masih klise.

Bekerja untuk Rakyat
Berdasarkan fakta itu Golkar dan semua partai-partai hen­dak­nya tidak lagi menjadikan rakyat di pedesaan sebagai obyek politik dan ajang pere­butan pengaruh dalam per­ole­han suara dalam Pemilu men­datang. Partai-partai harus mu­lai sejak awal mengubah citra diri dan paradigma po­li­tiknya yang harus lebih menge­de­pankan makna dan fungsi ke­daulatan rakyat yang me­mung­kinkan dapat mendorong gairah partisipasi masyarakat dalam bidang politik.
Selama ini Partai Golkar de­ngan keunggulan konsep para­digm politiknya yang cukup po­pular itu melaksanakan pem­­bangunan dari desa. Konsep itu menjelaskan kekuatan politik sebagai bentuk kedaulatan kolektif bangsa untuk men­jadikan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan social dan ekonomi; memperkuat proses demokratisasi dan mem­persempit pemisah antara desa dan kota. Partai Golkar ingin menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku usaha ekonomi. Karena itu pendidikan dan ke­sehatan serta infrastruktur di wilayah pedesaan harus di­per­baiki.
Saya kira komitmen seperti itu muncul dari niat yang cerdas dan mencerdaskan. Sebab jika para politisi hanya berfikir prag­matism dan akan menjadikan masyarakat desa sebagai “bodoh” dengan membeli suara me­reka dengan uang yang nilainya tak seberapa harus dibuang jauh-jauh ke masa lalu. Untuk masa depan peran partai politik harus memulai dengan pendidikan politik, mengem­bangkan kekuatan intelektual rakyat, belajar memahami nilai-nilai dasar perjuangan untuk perubahan melalui program nyata. Cara ini akan memiliki arti bagi proses sejarah, bagi sebuah masa depan yang akan melahirkan pemimpinn yang baik dan berkualitas untuk membawa Indonesia lebih maju. Dalam hal ini pendidikan politik harus menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan desa yang mencakup: tataruang,  per­ekono­mian desa, aspek social bu­daya, ekonomi dan infra­struktur serta lingkungan hidup. Hal ini penting untuk pe­num­buhan motivasi dan partisipasi masyarakat desa dalam pe­ru­bahan. Mereka akan mampu melakukan perubahan mana­kala memiliki kemampuan me­menuhi berbagai kebutuhan kehidupan, baik fisik maupun sosial-psikologis.
Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang mencukupi kebutuhan, pangan, kesehatan, gizi baik, pendidikan, peruma­han dan lingkungan hidup akan juga berperan optimal dalam kelembagaan politik. Karena itu untuk masyarakat desa kegiatan politik harus berupa program nyata yang mem­ber­dayakan dan mengembangkan berbagai kemampuan skill se­suai basis sumber daya yang dimilikinya. Di sinilah pen­ti­ngnya bahwa partai politik harus juga memiliki tenaga empo­wering dalam rangka melak­sanakan pengembangan ma­syarakat (community deve­lop­ment) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan.
Partai politik bukan hanya lembaga politik yang melahirkan pemimpin atau wakil rakyat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Trend partai politik yang akan tumbuh kuat, yaitu partai-partai yang secara konsisten dapat bekerja untuk rakyat, membawa inspirasi perubahan bagi kema­juan bersama. Tanpa visi seperti itu, partai-partai akan banyak yang ditepis oleh pemilihnya. (*)


Herman Fauzi
 Pemerhati masalah sosial-politik tinggal di Serang